SOPPENG, Warta72.com — Pemerintah Kabupaten Soppeng tak lagi sekadar berbicara visi. Lewat Focus Group Discussion (FGD) yang digelar di ruang pimpinan Kantor Bupati, Kamis (25/3/2026), arah besar pembangunan pertanian ditegaskan, optimalisasi lahan non rawa berbasis energi listrik dengan dukungan anggaran pusat sebesar Rp67 miliar.
Bupati Soppeng, H. Suwardi Haseng, menegaskan bahwa langkah ini merupakan tindak lanjut konkret dari kesepakatan strategis bersama Kementerian Pertanian. Ia menekankan bahwa program listrik masuk sawah bukan sekadar inovasi, melainkan solusi nyata atas persoalan klasik yang dihadapi petani. “Kami tidak mau sekadar wacana. Listrik masuk sawah adalah jawaban atas keterbatasan air saat musim tanam. Tahun ini harus terwujud,” tegasnya di hadapan Tim LPPM Universitas Hasanuddin, PLN, jajaran kepala dinas, serta koordinator penyuluh pertanian dari delapan kecamatan.
Program ini menjadi istimewa karena menghadirkan sinkronisasi penuh antara kebijakan pusat dan kebutuhan daerah. Melalui Kementerian Pertanian, pemerintah pusat mengalokasikan Rp67 miliar untuk program Optimasi Lahan (OPLAH). Namun, Pemkab Soppeng memastikan implementasinya tepat sasaran dengan menyasar akar persoalan, yakni keterbatasan energi dan air.
Ketua Tim Penyusun SID LPPM Unhas, Andang Suryana Soma, Ph.D., menjelaskan bahwa pendekatan kali ini berbasis data lapangan yang akurat. Penentuan lokasi dan penerima manfaat dilakukan melalui data Calon Petani dan Calon Lokasi (CPCL) yang dihimpun langsung oleh penyuluh. “Tidak ada lagi tebang pilih. Semua berbasis data. Ini jaminan ketepatan sasaran,” ujarnya.
Dukungan krusial juga datang dari PLN Cabang Soppeng. Manajer PLN, Ria Fitriani Rachman, menyatakan kesiapan penuh dalam pembangunan jaringan listrik untuk mendukung program tersebut. “Listrik masuk sawah bukan sekadar penerangan, tetapi energi produktif untuk pompanisasi dan irigasi modern. Ini kunci agar petani bisa tanam sepanjang tahun,” jelasnya.
Para penyuluh pertanian menyambut program ini dengan optimisme tinggi. Mereka melihat kolaborasi antara Pemkab Soppeng, Unhas, dan PLN sebagai terobosan yang mampu menjawab keterbatasan akses air yang selama ini menjadi kendala utama di lahan non rawa.
“Selama ini petani kesulitan air. Dengan listrik masuk sawah, kami optimistis produksi padi akan meningkat signifikan,” ungkap salah satu koordinator PPL dari Kecamatan Lilirilau.
FGD ini menjadi lebih dari sekadar forum diskusi. Ia menjelma menjadi titik temu antara kebijakan APBN, visi daerah, dukungan akademisi, dan kesiapan infrastruktur. Semua bergerak dalam satu arah, menjadikan Soppeng sebagai lumbung pangan baru yang tangguh di tengah tantangan perubahan iklim.
Dengan perencanaan SID yang matang, dukungan anggaran yang kuat, serta komitmen lintas sektor, langkah ini diyakini menjadi titik balik pertanian Soppeng. Bukan sekadar program—ini adalah gerakan kolektif menuju kemandirian pangan, dimulai dari aliran listrik di sawah dan tekad yang tak pernah padam.
EYS
